Suara Masyarakat: Potensi Pembangunan Inklusif

Belum lama ini sekitar hampir 900 orang warga belanda mengajukan tuntutan resmi ke pengadilan di Den Haag. Warga Belanda menuntut pemerintahnya sendiri karena dinilai sejauh ini belum berhasil melakukan langkah-langkah yang melindungi masyarakatnya dari kerusakan akibat fenomena perubahan iklim. Berdasarkan aturan The Intergovernental Panel of Climate Change (IPCC), negara-negara berkembang (Belanda termasuk penyumbang emisi per kapita terbesar) harus mengurangi emisi karbon dioksida di level 1990, sementara saat ini emisi berada di level 2010. Pengadilan menetapkan agar pemerintah harus mengambil kebijakan demi mengurangi emisi hingga 25% dalam lima tahun ke depan untuk melindungi warganya dari ancaman bencana akibat perubahan iklim. Dalam implementasinya, pemerintah telah setuju menutup tambang batu bara, menambah jumlah penggunaan kincir angin dan energi matahari serta mengurangi tambang gas bumi di belahan utara Belanda. Keberhasilan warga belanda yang menang di pengadilan ini merupakan kasus pertama di dunia. Semangat warga Belanda untuk memperjuangkan kepentingan publik menjadi salah satu pembelajaran yang sangat berharga bagi seluruh masyarakat di dunia. Kesadaran akan persoalan perubahan iklim dan akibatnya pada keberlangsungan kehidupan merupakan salah satu peran penting masyarakat dalam pembangunan. Apabila masyarakat Belanda tidak menyadari pentingnya pengurangan emisi, maka tidak akan ada tuntutan yang dilakukan kepada pemerintah Belanda. Apabila tuntutan tersebut tidak dilakukan, maka pemerintah Belanda tidak akan mengupayakan untuk mengatasi persoalan perubahan iklim yang dampak buruknya justru nanti akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa masyarakat harus paham dengan kebijakan pembangunan di daerahnya untuk dapat mendukung terjadinya pembangunan inklusif.

Pembanguan inklusif secara umum diartikan sebagai kebalikan dari pembangunan eksklusif di mana pembangunan yang terjadi mementingkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Pembangunan inklusif ini menjadi penting karena realita pembangunan nasional yang masih terasa berat sebelah, salah satu contohnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat apabila kita telusuri lebih mendalam. Berdasarkan informasi dari Bank Dunia, dalam rentang tahun 1999 hingga 2012 tingkat kemiskinan di Indonesia telah berkurang separuh dari 24 persen menjadi 12 persen, namun koefisien Gini (pengukuran ketimpangan nasional) naik dari 0,32 pada tahun 1999 menjadi 0,41 pada tahun 2012. Pembangunan yang belum merata ini juga terus berlangsung seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) di Indonesia sejak tahun 1999 yang membuat setiap daerah mempunyai kewenangan penuh untuk membangun daerahnya sendiri. Arah pembangunan pun yang tadinya menggunakan pendekatan top-down menjadi pendekatan bottom-up. Bottom-up disini berarti pembangunan yang lebih memperhatikan kebutuhan wilayah dari lingkup yang lebih kecil (skala lokal) lalu disesuaikan ke lingkup yang lebih besar (skala nasional). Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah lebih dekat kepada masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta agar pembiayaan kepentingan publik dapat lebih efektif dan efisien. Namun sayangnya kebijakan ini masih dirasa belum maksimal karena paradigma kita yang masih sulit untuk keluar dari bentuk pemerintahan sentralisasi, sehingga pada akhirnya otonomi ini justru memunculkan raja-raja kecil pada tingkat daerah. Masyarakat yang belum begitu paham akan tujuan desentralisasi yang harusnya membawa kesejahteraan bagi mereka pada akhirnya menjadi korban ketidakadilan.

Peran masyarakat dalam pembangunan inklusif

Masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan, dimana masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat perlu aktif berpartisipasi karena masyarakat seharusnya mengetahui secara pasti kemana arah pembangunan negaranya. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, arah pembangunan akan menjadi lebih memperhatikan kepentingan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan juga merupakan proses serta wujud partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu peran serta masyarakat dalam merumuskan perencanaan daerah yaitu melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan sebuah mekanisme yang menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon kebutuhan masyarakat. Namun, sejauh ini Musrenbang nyatanya seringkali hanya menjadi “ritual” tahunan, atau sekadar kegiatan formalitas yang harus dilakukan pemerintah. Keterlibatan masyarakat masih sangat kurang dan terkadang didominasi wajah yang sama dari tahun ke tahun. Akibatnya, perencanaan program  tidak mendapat gagasan variatif dari pelaksanaan musrenbang tersebut.  Sehingga perlu disadari bahwa tingkat kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perumusan perencanaan pembangunan akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. The Oregon Citizen Involvement Advisory Commitee (CIAC) mendefinisikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut:

Citizen involvement means participation in planning by people who are not professional planners or government officials. It is a process through which everyday people help create local comprehensive plans and land use regulations, and use them to answer day-to-day questions about land use. It is citizens participating in the planning and decision-making which affect their community.

Pentingnya partisipasi publik disampaikan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 1 pasal 1 yang berbunyi, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” serta pasal 28C yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”. Sebagai pihak yang paling terkena akibat dari pembangunan dan pemanfaatan ruang, masyarakat sudah seharusnya terlibat dalam seluruh prosesnya agar tidak terkena berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang telah dilegitimasi oleh birokrasi yang seringkali tidak dipahami. Upaya untuk mendukung pelibatan masyarakat dalam pembangunan salah satunya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2010 yang menjabarkan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang. Masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan rencana tata ruang, memberikan masukan kebijakan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang (seperti arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi, serta dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan ruang tersebut dapat disampaikan secara langsung kepada kepala daerah antara lain melalui forum pertemuan, konsultasi, komunikasi dan kerja sama atau secara tertulis melalui surat, SMS, laman (website), email, dan wadah pengaduan.

Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang sudah mulai mendorong partisipasi aktif warganya dalam pembangunan daerah. Pada Bulan Maret lalu Walikota Bandung, Ridwan Kamil meluncurkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Program percepatan pembangunan ini dirancang melibatkan langsung partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tujuan pelaksanaan PIPPK sendiri yaitu, untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan PIPPK berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga mendorong warganya untuk aktif mengawasi penggunaan anggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi pembangunan melalui wadah pengaduan online yang tersedia seperti website resmi Pemerintah Kota Bandung ataupun melalui twitter yang dikelola sendiri oleh Walikota. Program peningkatan partisipasi tersebut pun disambut baik oleh warga Bandung, sehingga jadi lebih peduli dengan pembangunan daerahnya. Respon baik melalui partisipasi aktif pun juga ditunjukkan dengan banyaknya warga yang ikut serta dalam kerja bakti yang diadakan Pemerintah serta banyaknya organisasi-organisasi lokal yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung. Meskipun masih terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ridwan Kamil, namun usaha beliau untuk mendorong pembangunan yang menghargai pandangan warganya demi tercapainya kota yang ideal bagi warganya sangat perlu diapresiasi. Upaya tersebut merupakan langkah awal menuju pembangunan inklusif, dimana pentingnya menimbulkan kesadaran akan isu-isu pembangunan dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan perencanaan pembangunan serta memantau keberjalanannya.